BANDARLAMPUNG (20/1/2020) - Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa terkait di Gedung DPRD Lampung, Senin, 20 Januari 2020. Mereka menolak RUU Omnibus Law.
Koordinator aksi, Sulaiman Ibrahim, mengatakan, para buruh menolak sistem upah per jam karena bakal memiskinkan kaum buruh. Mereka juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan kaum buruh.
Omnibus law akan menghilangkan upah minimum, pesangon, dan membebaskan buruh kontrak serta alih daya (outsoursing). Aturan itu diduga mempermudah masuknya tenaga kerja asing, menghilangkan jaminan sosial, dan sanksi pidana bagi pengusaha.
DIYON SAPUTRA
0 comments:
Posting Komentar