Friday, November 13, 2020

Fraksi Sampaikan Pandangan Umum RAPBD 2021 Pesisir Barat

KRUI (13/11/20202) – DPRD Pesisir Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2021, Jumat 13 November 2021. Rapat ini merupakan penundaan sidang sehari sebelumnya akibat kehadiran dewan tidak memenuhi kuorum.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Piddinuri dan dihadiri Penjabat Sementara Bupati Achmad Chrisna Putra, forkopimda, dan organisasi perangkat daerah. Fraksi menyampaikan padangan umum setelah penjabat bupati menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD 2021, Senin 26 Oktober 2020.

Pandangan umum disampaikan bertutut-turut oleh Fraksi Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, Amanat Indonesia Raya, Golkar-Perindo, dan Demokrat. 

Fraksi Nasdem mengapresiasi nota keuangan RAPBD 2021 berjalan dengan baik dan berharap target tercapai. Selama masa pandemi covid-19, pemerintah diharapkan produktif dan kreatif meningkatkan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan 11 pandangan di antaranya meminta Pemkab Pesisir Barat konsisten mencari jalan keluar terhadap dampak penyebaran covid-19. Pandemi corona menggoyahkan perekonomian daerah maupun nasional. Pemerintah juga dituntut mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan bersih (clean governance).

Fraksi PKB lebih banyak menyampaikan pandangan umum soal pembangunan infrastruktur penerangan jalan Simpang Sukanegara sampai Simpang Terminal Waybatu Pesisir Tengah, jembatan gantung Ulok Manik dan bronjong abrasi Kecamatan Pesisir Selatan serta peningkatan jalan Kantor Camat Ngambur – Pekon Mon – Ketapang Pekon Sukabanjar.

Tiga poin pandangan umum disampaikan Fraksi Amanat Indonesia Raya antara lain RAPBD dengan target pendapatan Rp853 miliar. Pemerintah diminta lebih kreatif memanfaatkan sumber pendapatan sektor pariwisata dan pemberdayaan BUMD. Belanja daerah hendaknya memprioritaskan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk menanggulangi covid-19.

Sektor pertanian menjadi sorotan Fraksi Golkar-Perindo mengingat ketahanan pangan terganggu kegagalan panen akibat cuaca dan hama. Pengembangan komoditas palawija seperti jagung, cabai, dan semangka perlu dukungan alat pertanian modern. Dinas Pertanian perlu menggalakkan pembibitan kepala sawit mengingat perkebunan sudah memasuki batas maksimal 25 tahun.

Fraksi Demokrat menyampaikan enam pandangan mulai pengelolaan belanja daerah lebih fokus penanggulangan wabah covid-19 dan upaya menggerakkan sektor ekonomi. Keuangan daerah taat asas dan filosofi politik anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat. Penyampaian nota keuangan RAPBD 2021 Pesisir Barat layak mendapat apresiasi di tengah dinamika masa adaptasi kebiasaan baru.

RIKI PRATAMA

0 comments:

Post a Comment