KALIANDA (19/1/2021) – Komisi II DPRD Lampung Selatan hearing dengan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP), Selasa 19 Januari 2021. Dewan ingin mengetahui faktor dan penyebab kelangkaan pupuk pada awal tahun.Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Selatan Bowo Edi Anggoro, mengungkap hasil pembahasan pupuk. DTPHP tidak mengakui adanya kelangkaan pupuk, namun faktor keterlambatan distribusi. Masalah ini berpangkal dari penerapan sistem baru input manual menjadi e-RDKK.
Distributor pupuk ikut-ikutan bermasalah karena isu kenaikan harga pupuk. Mereka khawatir pupuk tidak terbayar jika ternyata harga tidak diterima kios hingga petani. Informasi penyaluran pupuk mulai lancer sejak 10 januari. Namun, dewan akan sidak ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Bibit Purwanto, kadis DTPHP Lampung Selatan, membantah isu kelangkaan pupuk menjelang masa tanam pertama awal tahun. Kejadian sebenarnya ada perubahan sistem dan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk.
Kondisi ini membuat produsen tidak bisa menyalurkan pupuk pada awal tahun. Produsen khawatir subsidi tidak terbayar jika kondisi belum jelas. Namun, DTPHP Lampung Selatan menyatakan stok pupuk Pusri dan Petro sudah siap sampai tingkat kios.
GELLY
0 comments:
Posting Komentar