M. Akyas, juru bicara partai tersebut, menyatakan hal ini dalam Rapat Paripurna tentang Laporan pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, Selasa, 7 Juni 2022.
Menurut partai tersebut, besaran PAD Lampung Selatan dari tahun ke tahun tidak bertambah signifikan.
Fraksi PKS juga menekankan kepada OPD terkait berkenaan besarnya piutang Pendapatan di Tahun 2021 dengan saldo akhir sekitar 129 miliar. Perlu perhatian, penanganan, dan penyelamatan khusus agar tidak menjadi kategori piutang macet di tahun 2016 ke atas.
PKS juga masih melihat tingginya Rasio Biaya Operasi sebesar 68,84 persen atau 1,49 Triliun dan rendahnya Rasio Belanja Modal sebesar 11,73 persen atau 254 milliar rupiah, yang menunjukkan realisasi APBD tahun 2021 didominasi pembiayaan kegiatan rutin, termasuk di dalamya belanja gaji, dan belanja habis pakai barang dan jasa.
Partai tersebut berpendapat, kecilnya belanja modal yang berisi kegiatan pembangunan infrastruktur menjadikan APBD 2021 kurang dirasakan bermanfaat oleh masyarakat Lampung Selatan.
GELLY
0 comments:
Posting Komentar