Massa Aliansi Aparatur Pemerintah Desa Bersatu datang dengan kendaraan roda dua dan mobil sejak pukul 10.00 WIB. Mereka berunjuk rasa dengan orasi serta gelar spanduk dan karton berisi sejumlah tuntutan yaitu mendesak bupati melaksanakan Perbup Nomor 2 Tahun 2002 tentang juklak alokasi dana desa.
Aparatur pemerintah desa juga meminta pembayaran gaji enam bulan secara penuh. Gaji tahun berjalan ini belum dibayarkan sejak Januari hingga September sehingga anak-istri menjerit minta dinafkahi. Tuntutan terakhir meminta nomor induk perangkat desa (NIPD) segera diterbitkan.
Aksi damai di depan Kantor Pemkab ditemui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Tarmizi. Pemkab Lampung Timur memahami aspirasi pengunjuk rasa. Penghasilan tetap aparatur pemerintah desa dijanjikan segera dibayar setelah pemerintah dan DPRD menyetujui anggaran sekitar Rp63 miliar. Anggaran ini masuk APBD Perubahan 2022 dan proses berikutnya evaluasi gubernur Lampung.
Massa melanjutkan unjuk rasa ke DPRD Lampung Timur. Mereka tidak menemui anggota dewan tetapi menunggu pimpinan DPRD menemuinya di depan kantor wakil rakyat sambil berorasi dengan tuntutan sama. Tidak lama kemudian Ketua DPRD Ali Djohan Arif bersama beberapa anggota dewan menemui aparatur pemerintah desa.
Ali Djohan Arif menyatakan aparatur pemerintah desa berhak menuntut hak pembayaran penghasilan tetap. DPRD sudah membahas dan menyetujui pengajuan anggaran gaji secara penuh. Anggaran ini masuk APBD Perubahan 2022 dan segera disahkan. Proses pencairan tentu menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan oleh gubernur Lampung.
Koordinator Aliansi Aparatur Pemerintah Desa Ibrahim Restusaka juga menyampaikan permohonan perlindungan ketua DPRD. Pengunjuk rasa mendapat ancaman dari kepala desa serta preman ketika berangkat menyampaikan aspirasi.
FAHROZI NAZAM
0 comments:
Posting Komentar