Pelaksanaan tes wawancara calon PPK se-Lampung Selatan tersebut diadakan di Kantor Komisioner KPUD, Jalan Raden Intan Kalianda. Diikuti oleh 155 peserta dari 17 Kecamatan.

“Hari ini, Selasa kita adakan tes wawancara bagi 155 peserta calon PPK Pilgub 2018. Waktu tes sendiri  kita adakan selama 2 hari, Selasa dan Rabu,”  kata Komisioner KPU Lamsel, Hj. Titik Sutriningsih, SE, MM,  di halaman KPUD setempat.

Pada hari Selasa, jadwal diperuntukkan untuk delapan kecamatan. Dibagi tiga sesi. Dimulai dari jam 08.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB malam.

Kenapa sampai sampai malam? “Kami berpatokan pada aturan yang dibuat oleh KPU Pusat dan Provinsi. Sudah terjadwal, pelaksanaan tes wawancara selama 2 hari, kemudian pengumuman peserta yang lulus pada tanggal 2 Oktober, “ kata Dosen STIE Muhamadiyah Kalianda itu.

Titik berharap, PPK terpilih berasal dari orang-orang yang mumpuni dalam kepemiluan. “Harapan saya, 5 orang anggota PPK di 17 Kecamatan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang mampu bekerja, berintegritas dan memahami tentang kepemiluan, khususnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 mendatang,” kata Titik Sutriningsih.

GELLY

Wahyu Bintoro, Kepala Kampung Wates mengatakan, hingga saat ini, dasar nilai jual objek pajak masih merupakan taksiran Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah. Di daerah lain, dengan adanya ketentuan NJOP, dasar penetapan nilai tanah di PBB menjadi jelas, demikian pula saat warga membayar BPHTB sebagai penjual atau pembeli lahan.

Menurut Wahyu, nilai NJOP tersebut, tentu saja tidak hanya sebuah list, tetapi ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah, yang berdasarkan kajian atas harga tanah yang bervariasi di seluruh Lampung tengah.

“Harga tanah yang dekat dengan jalan negara, jalan propinsi ,dan jalan kabupaten, tentu saja berbeda. Kalau sudah ditetapkan dalam sebuah perda, warga  tidak bingung lagi,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya kewajiban membajar pajak saat menjual tanah, warga sudah sadar hukum dan pajak. 

SIGIT S

Diwawancarai di Bandarlampung pada Selasa, 31 Oktober 2017, Fitter mengatakan Taman Nasional Bukit Barisan “wilayah merah”. Kalaupun ada ketentuan yang mengharuskan pembukaan industri di kawasan tersebut, seluruh departemen dan pemerintahan terkait harus menggodoknya dalam sebuah aturan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung itu mengaku belum koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Polda Lampung, yang menghentikan aktivitas perusahaan tambak dari Korea Selatan itu.

Pada Senin, 30 Oktober 2017, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Ir.Wiratno meminta Kepala Dinas Kehutanan Lampung dan Kepala Besar Balai Bukit Barisan memanggil kedua perusahaan tersebut.

Dua pekan sebelumnya, atas pengaduan warga, Polda Lampung menghentikan aktivitas perusahaan tambak  tersebut dan menyita sembilan eksavator, truk,  dan dumptruk.

Kepala  Taman Nasional Bukit Barisan Agus Wahyudiyono mengatakan kedua perusahaan yang bermitra itu berani membuka usaha tambak karena mendapat sinyal dari Pemerintah Daerah.

Siapa sebenarnya yang mengeluarkan izin? BKPM Pusat atau Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat? Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Lampung Dwi Tyastuti pada Selasa, 31 Oktober 2017, mengatakan hal itu seharusnya dicek juga ke Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dwi mengatakan sudah cross chek atas pembukaan tambak di Taman Nasional Bukit Barisan itu. Tetapi mereka belum ke lapangan.

LIA DAMAYANTI

Ada pegawai SPBU yang ramah. “Pertalite, mas, silakan.” Kalau pengendara bertanya mengapa tidak ada premium, hafalannya keluar, ” Lagi kosong, mas.”

Berselisih harga hampir Rp1.200 per liter dengan pertalite, premium pada akhirnya diuber pada pagi hari. Hampir rata-rata SPBU,  yang masih menjual premium, kehabisan stok pukul 10.00 atau paling lama pukul 11.00 siang.

Junaidi, seorang sopir angkot, mengatakan rela antre atau bersabar hingga pagi, karena selisih belanja bahan bakar minyak sehari bisa Rp100.000 dibandingkan dengan Pertalite.

Umumnya pengendara sepeda motor, terutama berusia muda, tidak ambil pusing. Namun, pengendara yang sudah berusia, masih  memilih premium  jika masih ada stok. “Habis premium gak ada. Mau beli di eceran, harganya tinggal selisih sedikit dengan pertalite,” kata Ardi.

Karman, seorang pengemudi mobil dan mengaku pensiunan, mengatakan ia tidak habis pikir dengan Pemerintah sekarang ini. “Kalau menurut saya, ini sama dengan kenaikan BBM. Karena tukang protes sedang berkuasa, jadi tidak ada yang ribut,” katanya.

Pihak SPBU juga tidak mau disalahkan. Katiman, seorang pengawas di Pahoman, mengatakan mereka meminta premium berapa pun, yang dikirim hanya 8 ton. Tidak seperti dulu, berapa pun dibayar ke Panjang, Pertamina akan mengirim.

Beberapa SPBU malah sudah ada yang tidak dijual premium. Terutama yang baru berdiri, seperti di Hajimena. “Pertamina tidak memberi izin kalau kita masih rencanakan nosel premium, pak,” kata pekerja di sana.

LIA DAMAYANTI, TOMY, BERY, DAN RIKKY

Di pekon Tugu Mulya,  Kecamatan Kebun Tebu,  nomor urut  2, peratin petahana  Susilo menang atas saingannya Kaidi, nomor urut 1. Polisi sempat menangkap salah seorang warga yang menyoblos dua kali. Setelah diperiksa ternyata  kurang sehat pemikirannya.

Seluruh pemilihan peratin dikawal polisi. Di Tugu Mulya, tampak Kabagren Polres Lambar Kompol Saiful  dan Kapolsek Sumber Jaya Kompol  Mufian Somad  dan Kasat Sabhara Iptu Yoni ST.

Di Pekon Tribudi Sukur, pemilihan peratin juga berjalan kondusif. Calon petahana Andi Waryadi, yang bernomor urut 3, menang atas Ating, nomor urut 1, dan Ading, nomor urut 2.

Suasana pesta pun tampak di rumah-rumah calon peratin. Warga makan gratis seharian. Meski pahit, umumnya calon yang kalah legowo. Sedangkan  keluarga yang menang berkumpul, berpelukan, dan menangis gembira.

ROBERT ARIESTA

Amston Sipahurat, Kepala KP2KP Kalianda, mengatakan, dalam penyuluhan tersebut,  248 kepala desa dan bendahara desa diberikan pemahaman tentang perpajakan dalam mengelola dana desa (ADD).

“Supaya mereka lebih paham, jenis pajak apa saja yang harus dipotong dan dipungut saat belanja dana desa itu,”  kata Amston.

Penyuluhan tersebut dilakukan juga agar kepala desa maupun bendahara desa tepat waktu dalam membayar pajak, jika tidak ingin mendapatkan sanksi. ”Terus kapan mereka harus menyetorkannya dan apa konsekuensi apabila tidak membayar pajak, kita beitahu di sini. Ada sanksi administrasi, ada bunga jika terlambat menyetor,” ujarnya.

Amston mengatakan kepala dan bendahara desa yang tidak melakukan pemotongan dan tidak menyetor dapat diperiksa sesuai dengan UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan.

GELLY

Banjir pada Kamis, 26 Oktober 2017, merendam ratusan rumah. Selain karena hujan sejak pukul 05.00 pagi, banjir bandang datang saat mereka baru bangun dan sebagian masih tertidur lelap di dalam rumah.

Ateng Jahudi, salah seorang dari 10 warga yang rumahnya hanyut, mengatakan mereka tidak memiliki apa pun saat ini. Untuk sementara masih bisa menumpang di rumah keluarga, tetapi tidak mungkin terus-menerus tinggal di sana.

Karena melihat kesigapan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah Provinsi Lampung kurang, Ateng meminta Presiden Jokowi turun tangan membantu.

Hal yang sama, meskipun tidak tersampaikan dengan blak-blakan, dikatakan oleh Lurah Kelumbayan Barat. Ia mengharapkan bantuan segera dari Pemerintah,  membenahi fasilitas jalan yang putus dan membantu membangun rumah warga yang hanyut.

Herlan Adianto, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang berkunjung bersama beberapa anggota DPRD lainnya ke Kelumayan pada Senin, 30 Oktober 2017, juga prihatin atas bencana banjir itu. Ia berjanji akan menyampaikan fakta sesungguhnya kepada Pemkab Tanggamus.

Herlan, atas nama seluruh  anggota DPRD Tanggamus, juga menyampaikan bantuan makan cepat saji kepada masyarakat Kelumbayan. 

ZIKRIL HAKIM DAN BUSTOMI

Dalam Workshop Pemutakhiran Data Kerja TNBBS dan TNWK di Hotel Amalia, Bandarlampung, pada Senin, 30 Oktober 2017, Dirjen menyoroti  PT Indomarine Aquaculture Farm, yang sedang melakukan pembangunan tambak dengan skala besar di sana, namun sampai saat ini tidak memiliki izin.

PT Indomarine Aquaculture Farm adalah perusahaan PMA asal Korea yang telah memperoleh izin prinsip dari BKPM dan bekerja sama dengan PT. Delivra Sinar Sentosa.

“Dipanggil saja,” kata Dirjen KSDAE Ir.Wiratno dalam rapat tersebut. Ia dampingi Kepala Dinas Kehutanan Lampung Syaiful Bahri.

Pada pertemuan itu,  Kepala Besar Balai Bukit Barisan Selatan Agus Wahyudiyono mengatakan Polda Lampung sudah mengecek tambak bermodal besar tapi tidak berizin tersebut ke lapangan. Mereka khawatir perusahaan akan membuat kerusakan hutan dan membuat limbah di sana.

Menurut Agus, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs Angetsa Romano Yoyol berjanji akan menyikat siapa saja yang melanggar peraturan.  "Makanya semua kegiatan di sana di-police line-kan, mulai dari gudangnya sampai outlet nya. Karena sudah ada sembilan eksavator, truk, dumptruk, " kata Agus. 

Mengapa perusahaan tambak berani masuk ke wilayah Taman Nasional Bukit Barisan? Agus mengatakan  pemiliknya merasa sudah mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Ada 14 tambak udang yang beroperasi di Pesisir Barat saat ini. Empat di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur,  dan 10 di  Kecamatan Bengkunat .

LIA DAMAYANTI

Ia mengatakan hal itu saat melakukan reses di Pekon Gisting pada Senin, 30 Oktober 2017, yang dihadiri 40-an orang warga. 

Memulai pertemuan sekitar pukul 14.00, dialog dengan kelompok tani lebih banyak membicarakan soal kebijakan Pemerintah dalam menangani warga yang bermukim di daerah yang berbatasan dengan register.

Warga juga mengeluhkan soal peralatan pertanian kelompok mereka, seperti handtraktor,  bibit ternak dan tanaman, karena selama ini belum pernah mendapat bantuan dari Pemerintah.

Menurut catatan Lampung TV, tidak ada rencana anggaran dari APBN, baik lewat Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian ke kawasan itu pada Tahun 2017. Tidak ada pula rencana anggaran dari Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam hal kehutanan dan pertanian, apalagi soal hand traktor pada tahun ini.

AFNAN HERMAWAN

Gosip pembangunan jalan asal-asalan itu, memang, sudah lama diadukan warga Gayau Sakti ke DPRD dan Pemkab Lampung Tengah. Wakil Bupati Djoyo Soemarto, bahkan, sudah pernah memanggil kepala desa terkait. Meminta mereka membenahi jalan yang dibangun dari anggaran desa itu.

“Tapi buktinya sampai sekarang, hasilnya seperti ini,” kata Sumarsono.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung itu mengatakan ia akan melaporkan pembangunan jalan asal-asalan tersebut ke Komisi. “Kita akan memanggil aparat terkait,” katanya.

Menurut Sumarsono, pembangunan asal-asalan seperti bisa dipidanakan karena terdapat unsur kesengajaan. Lagi pula sudah diperingatkan oleh Wakil Bupati. Tidak digubris.

Langgeng Widodo, warga Gayau Sakti, mengatakan warga sudah lama mengetahui hal tersebut dan mendiamkannya karena takut kepada kepala desa. 

Menurut Langgeng, kepala desa mereka jarang berada di Gayau Sakti karena bertempat tinggal di Bandarjaya. Segala sesuatu mengenai penggunaan Anggaran Desa juga tidak pernah dimusyawarahkan. “Mereka hanya rapat dengan aparat kampung,” katanya.

SIGIT SANTOSO/ JUNAEDI

Suyono, ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pekon Sidoharjo mengatakan drainase yang sudah selesai berada di RT 4 Dusun 2 sepanjang 50 meter, RT 8 Dusun 3 sepanjang 62 meter, RT 11 Dusun 3 sepanjang 134 meter.

“Yang sedang proses saat ini  di RT 7 Dusun 2 sepanjang 180 meter,” katanya.

Seluruh drainase tersebut bertipe 50. Memakai anggaran Rp215 juta, yang berasal dari termin kedua anggaran desa.

Untuk transparansi dan kemanfataan lingkungan, pembangunan di Pekon Sidoharjo memakai sumber daya manusia setempat. “Yang memakai kan mereka juga. Yang memeriksa warga mereka juga. Tentu mereka akan menjaga kualitasnya,” kata Suyono.

EPRIZAL

Peristiwa di Jalan Pramuka, Pekon Gadingrejo, pada Minggu, 29 Oktober 2017, adalah salah satu contoh. Warga membuat portal masuk kawasan mereka karena jalan tersebut sering dimasuki truk bertonase tinggi.

Warga  sangat senang dengan jalan yang bagus. Mereka sudah menasehati pemilik truk agar tidak masuk. Tidak digubris. Atas dasar musyawarah warga dengan camat dan kepolisian, mereka lalu memortal jalan.

Pemortalan jalan Pramuka itu masih memungkin truk beroda empat masuk, termasuk truk jenis engkel. Tetapi untuk roda enam, apalagi jenis fuso, sudah tidak mungkin. “Agar jalan bisa awet puluhan tahun.” Kata Sagiman, ketua RW 04.

Ardi, warga RT 04,  menganggap jalan tersebut adalah  permukiman, tidak layak untuk angkutan jenis berat.  Daripada dilanggar terus oleh pemilik kendaraan bertonase berat, mereka akhirnya sepakat memortalnya.

Sudah izin dengan Dinas Perhubungan? Ketua RW Sagiman tidak bisa menjawab. Apalagi hal tersebut merupakan aspirasi warga. Namun ia mengatakan warga sudah pernah sepakat dengan camat, pihak kepolisian, dan pihak terkait lain dalam sebuah musyawarah.

Bolehkah warga memortal sendiri jalannya? Salahkah warga memortal jalan lingkungannya karena dirusak angkutan bertonase tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan memaktubkan  kembali kelas jalan, yang dulu pernah ada, tetapi sekarang lenyap entah kemana.

EPRIZAL 

Jalan sehat dikuti oleh ratusan warga. Mereka tidak beranjak saat tiba di finish karena menunggu hadiah yang disediakan oleh KPUD, berupa sepeda, mesin cuci, televisi, dan sejumlah barang lainnya.

Ketua KPUD Waykanan Erwan Bustami mengatakan acara tersebut merupakan program yang dilakukan serentak di Indonesia karena negara ini menggelar Pemilu pada 17 April 2019 dan Lampung menggelar pemilihan gubernur pada  27 Juni 2018.

Menurut Bustami, sosialisasi pilkada dan pemilu gencar mereka lakukan karena partisipasi warga pada Tahun 2016 hanya 67,72 persen.  Meski angka tersebut sudah melebihi target nasional, namun mereka berharap minimal kembali pada angka 78 persen, seperti pada Tahun 2010.

Ia meminta warga yang sudah berusia 17 tahun segera melakukan perekaman KTP elektronik di Disdukcapil Kabupaten Waykanan. KPUD melihat pertumbuhan pemilih mencapai 11 persen pada saat ini, tapi belum semuanya memiliki identitas untuk memilih.

DIAN PIRASTA

Pelaksanaan tes panwascam tersebut didahului dengan serah terima berkas dari Kasubag Administrasi Bawaslu Provinsi Gustanti Pujirahayu S.Sos kepada Panwaslu Pringsewu, yang diwakili oleh Azis Amriwan.

Kasubag  Administrasi Bawaslu  Gusti Pujirahayu  S.Sos, dalam sambutannya,  mengatakan pelaksanaan tes tertulis tersebut  serentak dilaksanakan  di seluruh Indonesia. Ia mengharapkan peserta  menjadi  orang yang mandiri agar panwascam terpilih merupakan sumber daya manusia berkualitas.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pringsewu Azis Amriwan mengatakan peserta tes tertulis yang lulus administrasi sebanyak 97 orang. Dua di antara calon pawascam tidak hadir.

EPRIZAL

Banjir di Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus pada Kamis, 26 Oktober 2017, menghanyutkan belasan rumah dan merendam ratusan tempat tinggal lainnya.

Para pelajar konsentrasi mencari sumbangan di Pasar Sukanegeri,  Desa Pekon Ampai, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Pedagang umumnya memberikan uang tunai. Ada juga yang menitipkan beras, indomie, dan barang keperluan sehari-hari.

Ahmad Yani, koordinator para pelajar, mengatakan inisiatif tersebut mereka lakukan untuk membuat rasa kekeluargaan di Tanggamus. Meski transportasi susah dari Kecamatan Limau ke Kelumbayan, namun daerah tersebut masih satu kabupaten. 

MAULANA AS

Dengan tetap menunjukkan militansinya, kader PDI Lampung Lampung Selatan memerahkan GOR Way Handak. Mereka berasal dari seluruh ranting dan menyatakan siap mendukung Herman HN pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 mendatang.

Ketua DPC PDI Lampung Selatan Hendri Rosyadi, dalam sambutannya, mengatakan, PDI memilih Herman HN sebagai calon gubernur mereka, karena pembangunan yang dilakukan di Bandarlampung selama ini berwujud. Ia mencontohkan pembangunan flyover untuk mengurai kemacetan di Ibukota Lampung.

Herman HN mengatakan ia tidak ragu lagi maju sebagai calon gubernur Lampung. “DPP PDI Perjuangan menyetujui dan menugaskan Herman HN sebagai calon gubernur Lampung....Sudah  jelas. Jangan dimain-mainin lagi,” katanya.

GELLY

Acara dimeriahkan senam massal. Jalan sehat menjadi meriah karena KPU menyiapkan sejumlah hadiah, seperti sepeda, televisi, kulkas, dan berbagai barang lainnya.

Jalan sehat juga dirangkai dengan penandatanganan Sadar Pilkada dan Pemilu oleh Bupati Pringsewu Hi. Sujadi dan komisioner KPU.

Ketua KPU Pringsewu  Andreas Andoyo mengatakan kegiatan sosialisasi Sadar Pilkada dan Pemilu  yang  mereka selenggarakan bertujuan menyambut  Pemilu dan Pilkada serentak, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Dalam Pemilu dan Pilkada nanti, Andoyo mengharapkan masyarakat menjadi  pemilih yang cerdas bermartabat. “Jangan mau di iming-imingi oleh janji janji manis yang palsu,” katanya.

Ia juga berharap calon legislatif yang akan maju dalam Pemilu juga merupakan sumber daya manusia yang cerdas berkualitas, dan bermartabat.

EPRIZAL

Kabar tak sedap itu sudah terdengar sejak Jumat di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sebuah media memberitakannya dan lewat medos menyebar ke mana-mana dalam dua hari ini.

Lampung TV, yang mengecek ke lokasi pada Sabtu, tidak menemukan sesuatu yang ganjil pada bangunan Paud  bernilai Rp212 juta itu. 

Kepala Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pardasuka, mengatakan pembangunan Gedung Paud tersebut juga merupakan keinginan dari warga. Karena hasil musyawarah, lalu ada yang menyumbang lahannya. “Legalitas hibahnya ada,” kata Abdullah.

AMIR HAMZAH

Razia  dilaksanakan di jalan raya Lintas Sumatera, di depan Mapoles. Seluruh kendaraan, baik roda dua dan empat, digiring ke  halaman Mapolres untuk pemeriksaan. Angkutan umum,  seperti truk dan bus, tampak dibiarkan lewat.

Agus Susanto, Kabag Ops Polres Pesawaran memimpin razia Sabtu Malam.  Mereka melibatkan seluruh unsur, mulai dari lalu lintas, sabhara, intel, narkoba, dan bagian bimas.

Menurut Kabag Ops Polres Pesawaran, sasaran razia pada malam Minggu adalah pencurian kendaraan bermotor, yang belakangan ini marak di wilayah hukum Polda Lampung. Pada setiap kendaraan yang tertangkap, mereka segera mengecek, apakah tidak melengkapi surat-surat karena lupa, atau ranmor tersebut hasil curian.

Setiap mobil juga diperiksa dengan kecurigaan membawa narkoba atau senjata tajam. Di halaman Mapolres tampak peralatan pemeriksaan obat-obat terlarang.

AMIR HAMZAH

Warga juga mencurigai kepala pekon menyelewengkan dana Bumdes Tahun 2016. Tidak mengajak masyarakat berembuk soal pengurus dan mengangkat putrinya sendiri sebagai bendahara lembaga keuangan pekon itu.

Sobirin, salah seorang warga Pekon Kagungan,  mengatakan, masyarakat sudah enam tahun mempertanyakan kredibilitas  Kepala Pekon mereka. Pada Tahun 2011, ia pernah dilaporkan karena “memeras” warganya sendiri, diadili di Pengadilan Negeri Liwa, dan masuk penjara beberapa bulan.

Meskipun ditahan, status Kepala Pekon tidak berubah.  “Ini yang membuat kami heran,” kata Soborin.

Polisi  juga pernah memeriksa Kepala Pekon dengan dugaan menyimpangkan dana Bumdes. Masalah selesai karena ia berjanji mengembalikan dana yang ia pakai. Meskipun dalam realisasinya, pengembalikan dana tersebut masih merupakan tanda tanya.

Kepala Pekon Ali Rahman, putrinya Rina selalu tidak ditempat untuk dikonfirmasi. Hidayatullah, sekretaris Bumdes sedang di luar Lampung Barat, mengurus keluarganya yang sakit.  Telepon Kepala BPMPP Kabupaten Lampung Barat Drs Nukman juga tidak aktif.

Sobirin mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu turun tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan warga. Ia berharap jika warga yang salah agar “diluruskan”, namun kalau ternyata kepala pekon yang salah, harus ditindak.

ROBERT ARIESTA

Asril, warga Banjar Negeri, diamankan oleh keluarga. Ia sedang ngojek saat rumahnya terbakar. Isterinya, Tini, sedang menghalau burung di sawah. Anak mereka, Wisnu, belum pulang dari sekolah.

Pemadam kebakaran tidak terlalu cepat datang. Ketika mereka tiba, rumah sudah ambruk dan mereka tinggal menyiram onggokan. Rumah itu setengah bata dan setengah kayu. Cepat dilalap api. Sejumlah material untuk perbaikan rumah juga terbakar.

Salah seorang petugas menduga kebakaran dari kompor. Perkiraan sementara itu ia ungkapkan, karena saat kebakaran, listrik PLN mati dari pagi. Hingga rumah ludes, PLN belum menyalurkan arus ke kawasan itu.

Muslimin, Kepala Pekon Banjarnegeri, tidak bisa menyalahkan siapa pun dalam peristiwa itu. Rumah terbakar saat ditinggal. Separo bangunan masih papan, mudah dilalap api. Pemadam kebakaran tidak terlalu cepat datang.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tanggamus peduli atas musibah yang menimpa Asril dan keluarganya.

AFNAN HERMAWAN DAN AHMAD SOLIHIN

Budi, manajer SPBU 2435347 Banjarnegeri, mengatakan premium cepat habis di tempatnya karena sepanjang kawasan itu tinggal mereka yang berjualan premium. Yang lain hanya menjual pertalite dan pertamax.

Jatah SPBU tersebut juga dikurangi dari biasanya 16 menjadi 8 ton per hari. “Sementara peminat premium masih tinggi,” katanya.

Untuk pemakai sepeda motor, yang terpaksa beralih ke pertalite, di mana harganya lebih tinggi Rp1.200 per liter, belum terlalu menganggu. Namun bagi pemilik angkutan, proses hilangnya BBM jenis premium mulai terasa menguras kocek. “Belanja ke rumah menjadi kurang. Istri ngomel tiap hari,” kata Mamat.

Djunaidi, seorang pemilik kendaraan, mengatakan,  berkurangnya jatah premium membuat perasaan rakyat “nyeri”. Mengapa belum menjadi keresahan? “Karena BBM jenis lainnya tersedia.  Warga perlu bergerak. Mau demo di SPBU juga gak ada gunanya.  Jatah mereka, memang, dikurangi. Tetapi sekali lagi, perasaan kita “nyeri”, Bisa-bisanya Pemerintah pake strategi seperti ini untuk menaikkan harga BBM,” katanya.

AFNAN HERMAWAN

Hasanah, seorang pemilik pangkalan, mengatakan pada empat bulan yang lalu, pasokan elpiji normal. Mereka bisa memesan sampai 200 dalam sepekan. Namun lama-lama turun menjadi 100 seminggu. Turun lagi 50. Tiga bulan terakhir tersendat.

Bagi pemilik pangkalan tidak ada istilah stok barang, karena begitu dikirim langsung ludes diambil warga. Setelah Pemerintah meniadakan minyak tanah dan meminta warga beralih ke elpiji, umumnya warga memasak dengan gas. 

“Sekarang sudah tergantung ke gas, eh stoknya yang gak ada,” kata Rini, salah seorang warga Bangunrejo.

Di Bangun rejo, harga jual elpiji di pangkalan antara Rp16.500 hingga Rp17 ribu. Karena langka banyak dari warga membeli dari Rp22 sampai Rp30 ribu di luar pangkalan.

“Seperti permainan, harga di pangkalan lebih murah tetapi stok tidak ada, tetapi dengan lebih mahal, barang tersedia super market ,” ujar Namin, warga lain.

SIGIT S

Hampir setiap hari dalam sebulan terakhir, antrean sampai ke luar SPBU.  Suasana kembali sepi pukul 11.00 siang. Premium habis. Pengendara terpaksa membeli bahan bakar merk yang lain.

Agak susah mencari informasi lewat pemilik SPBU soal kelangkaan premium di Lampung Tengah. Mereka umumnya tutup mulut. Petugas yang ramah selalu beralasan pasokan tidak seperti dulu lagi. Dikurangi dari boleh memesan berapa pun menjadi hanya 8 ton per hari.

Di rata-rata SPBU, sejumlah nosel juga sudah ganti merk. Ada yang sudah berganti cat dengan pertalite, ada juga yang hanya dipoles. Keran untuk premium terus dikurangi.

Yanto, seorang sopir angkot, mengatakan ia rela antre setiap pagi karena tak sanggup membeli pertalite.  “Sudah sebulan...alasannya pasokan kurang,” katanya.

Rendi, seorang sopir angkot lain, mengatakan ia ngotot membeli premium karena  selisihnya nyaris Rp1.200 per liter dengan pertalite. Jika beli 100 liter per hari, berarti butuh tambahan modal Rp Rp120.000 per hari. Sementara uang yang dibawa ke rumah tidak sampai sejumlah itu.

Johan, seorang warga, melihat minimnya pasokan premium sebagai strategi Pemerintah menaikkan harga bahan bakar. Caranya memaksa SPBU tidak menjual premium lagi. “Ini berarti kenaikan BBM terparah dalam sejarah. Naik Rp1.200 per liter,” katanya.

TOLE

Meskipun baru mulai dikirim tahap pertama pada Kamis, 26 Oktober 2017, dan yang datang baru sekitar delapan ton, di mata warga Pekon Antarbrak, beras bulog murah dan bersih. “Harga terjangkau,” kata Aminah.

Ekpedisi beras bulog tersebut mengatakan mereka mengambil beras tersebut dari gudang Bulog di Pringsewu. Karena situasi jalan, mereka hanya bisa mengangkut delapan ton.

Beras bulog diminati masyarakat, selain tergolong bersih, pengambilan terjangkau, karena diantar ke rumah Kepala Pekon. “Harga beras menjadi mahal juga karena adanya biaya transportasi, apalagi jika warga harus belanja di warung atau ke kota,” ujar Mahdin.

MAULANA AS

Jembatan yang diberi nama Jasuro itu diresmikan pada Kamis, 26 Oktober 2017. Meski hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan maksimal tiga orang, namun menjadi jalan alternatif bagi warga Sukoharjo jika hendak lebih cepat ke Kecamatan Gadingrejo.

Asisten III  Ir. Hamartoni Ahadi Msi, yang datang mewakili Gubernur Lampung,  mengatakan  ia memuji para pekerja jembatan yang cepat dan menghasilkan produk yang bagus.

Menurut Ir. Hamartoni, Jembatan Jasuro merupakan jembatan ketiga yang diangankan oleh Gubernur Lampung.  Pemerintah Provinsi akan meresmikan jembatan lain di Lampung Timur dalam waktu dekat ini.

Bupati Pringsewu H Sujadi mengatakan  ia  senang dan bangga atas terwujudnya jembatan gantung, yang menghubungkan Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Gadingrejo itu karena menjadi  jalan alternatif untuk masyarakat.

Ia mengharapkan warga di dua kecamatan merawat jembatan itu, terutama dengan mengikuti aturan, maksimal bisa dilewati tiga orang.

EPRIZAL

Hujan mengguyur kawasan itu sejak pukul 05.00 pagi. Selain membuat puluhan rumah terendam, sebuah jembatan ke arah Cukuh Balak terputus dan badan  jalan di Pekon Napal tak bisa dilalui karena ditimpa longsor.

Genangan di sejumlah rumah di Desa Napal mencapai atap rumah. Sedangkan di Desa Sukarame, Kecamatan Punduh Pidada,  Kabupaten Pesawaran, air bah sebatas lutut di Dusun Baturaja, Sukajawa, Bayur, dan  Dusun Kupangrejo Desa Bawang.

Wakil Bupati Tanggamus Hi.Samsul Hadi, M. Pd. I mengatakan ia sudah memerintahkan tim tanggap darurat, BPBD, dan Dinas Sosial ke lokasi banjir terparah di Kecamatan Kelumbayan. 

"Ya, sudah saya perintahkan tim tanggap darurat untuk menyusul, untuk laporan terkini saya belum terima sebab tim sedang di jalan,"  kata Samsul  usai membuka kegiatan penguatan profesionalisme guru se Kecamatan Kotaagung di gedung PGRI, Kamis siang.

Wakil Bupati mengatakan ia bakal segera ke lokasi banjir. "Saya akan kesana (lokasi banjir). Pemkab juga akan memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan masyarakat, makanan siap saji dan pakaian,"  ujarnya.

AFNAN HERMAWAN

Ditemui pada Kamis, 26 Oktober 2017, Korda Devisi SDM Panwaslu Lampung Tengah Alfian Wahyudi mengatakan mereka akan melakukan tes tertulis terhadap 286 orang yang lulus pada hari minggu 29 Oktober 2017 di aula Depag Lampung Tengah.

Alfian mengatakan,  setelah tertulis, calon panwascam akan mengikuti wawancara untuk menyeleksi 6 orang dari tiap kecamatan. Tes tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 November. Sehari kemudian, pada 8 November 2017, mereka mengumumkan tiga orang tiap kecamatan sebagai panwascam.

Panwaslu Lampung Tengah meminta seluruh masyarakat Lampung Tengah memberikan tanggapan pada calon agar panwascam terpilih merupakan seorang yang handal dan profesional  dalam menghadapi Pilgub Lampung  Tahun 2018 mendatang.

SIGIT S

Di depan ratusan massa, Hi. Mustafa kembali menyebut diri sebagai pemimpin tidak di belakang meja, karena terus menjalankan program ronda dan sering turun ke lapangan. Jika menjadi gubernur, ia berjanji akan mengaspal jalan pekon minimal dua kilometer dan memberi bantuan Rp20 juta.

Para relawan  membuat sumpah memenangkan Mustafa.  Tampak juga di sana anggota DPRD Ahmadi Sumaryanto  dan  unsur partai Nasdem Kabupaten Tanggamus.

AFNAN HERMAWAN

Tak enak banget mendatanginya. Penyakit batuk dan sesak napas sudah menyerangnya bertahun-tahun.  Badan pun mulai bungkuk. Jika menuruni lereng dari rumahnya, ia harus dituntun. Meskipun ia lebih senang memakai kayu untuk membantu dirinya sendiri.

Usianya  sudah 90 tahun. Tapi pendengarannya masih bagus. Ia cepat mencerna apa saja yang ditanyakan. Sudah sangat emosional juga. Karena terus ditanya, ia berteriak. “Saya mau masak sore ini, gak punya beras, beli gak punya uang.”

Saman, pria lanjut usia itu, tinggal di Pekon Tanjung Sinom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Ia sebenarnya memiliki ladang, tetapi tidak bisa ia garap lagi. Kalau mengupahi orang untuk mengelolanya, hasilnya tidak cukup untuk jasanya saja.

Anak-anaknya yang sudah dewasa sudah pergi jauh dan jarang pulang. Ia bersama si kecil di rumah.  Tamat SD tahun ini, sang anak tidak bersekolah lagi karena takut tidak punya ongkos ke sekolah.

Saman mengaku sudah sering didata sebagai orang dhuafa, tetapi sampai Rabu, 26 Oktober 2017, ia belum pernah kebagian raskin sebiji pun.

Rumahnya juga sudah  didata pada Tahun 2015, 2016, dan 2017 untuk program “bedah rumah”: “Cuma janji doang,” katanya, setengah teriak.

Saman hanya memikirkan bagaimana bisa makan sekali sehari. “Gak usah berpikir soal memperbaiki rumah,” katanya.

Selesai ngobrol hampir setengah jam,  ia tak bangkit lagi dari tempat duduknya. Dari jauh terdengar batuknya makin keras. Hanya setengah kilo dari situ, terpampang foto salah seorang calon bupati, yang sedang menebar janji-janji.

MAULANA AS

Agung dan keneknya tidak berbuat apa-apa ketika truknya terbalik sendiri ke pinggir jalan di Desa Wira Bangun pada Kamis pagi, 26 Oktober 2017.

Menurut sopir truk berplat E 8147 itu, pada Rabu malam, seperti biasanya, mereka hendak menuju Palembang, Sumatera Selatan,  membawa kayu karet.

Di Desa Wirabangun, tiba-tiba ban truk kempes. Agung dan kernetnya ke luar. Baru saja mau mengecek, truk menjadi oleng, dan “rebah”  ke kebon di pinggir jalan raya.

Menurut Agung, muatannya cuma tiga ton. Namun, dari banyaknya kayu yang berhamparan di kebun, jumlahnya bisa lebih.

Tatkala ditemui pukul 06.30 pagi di lokasi terguling, Agung hanya bisa duduk, dengan menggelar plastik di pinggir jalan. Mereka belum bisa laporan karena kantor belum buka.

RAHARDJA

Khoirul Anam , ketua Panwaslu Lampung Selatan, mengatakan mereka sudah mengumumkan berakhirnya pengembalian berkas itu pada Minggu, 22  Oktober yang lalu.

"Sampai siang ini sudah ada 189 peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran, dari 17 kecamatan di Lampung Selatan," katanya.

Dari 17 kecamatan masih 3 kecamatan yang belum mencukupi kuota untuk pengadaan seleksi. "Kecamatan Way Panji, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Tanjung Bintang, belum mencukupi kuota, yaitu minimal 9 peserta. Setelah masa perpanjangan waktu pendaftaran 25 Oktober ini, tetapi kita tetap akan memverifikasi berkas dan kita anggap sudah mencukupi, walaupun ada kecamatan yang kuotanya belum terpenuhi," ujarnya.

Dari data yang masuk sampai Rabu 25 Oktober 2017, kecamatan yang terbanyak pendaftarnya adalah Kalianda, dengan 30 orang peserta.

GELLY

Diwawancarai di ruang kerjanya pada Rabu, 25 Oktober 2017, Sugiyanto Mkes, kabid Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Desa Kabupaten Tanggamus, mengatakan mereka memiliki data soal siapa kepala atau sekretaris pekon yang  merangkap menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa.

Sayangnya, demikian Sugiyanto, Undang-Undang tidak mengatur sanksi atas jabatan rangkap tersebut. Namun, tidak berarti hal itu diperbolehkan di Kabupaten Pringsewu, karena ada Peraturan Bupati yang menyebutkan hal tersebut sebagai pelanggaran.

Menurut Sugiyanto, jika Pemerintah Kabupaten Pringsewu membiarkan sejumlah pamong Pekon merangkap pengurus Bumdes, maka hal tersebut karena sifatnya “sementara”. Kepala atau sekretaris pekon harus cepat-cepat mencari penggantinya dari unsur warga, terutama ahli bisnis, agar Bumdes memakmurkan desa.

EPRIZAL

Hadir dalam acara serah terima itu Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, Ketua DPRD  Heri Agus Setiawan, S.Sos., Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili, Sekretaris Kabupaten Tanggamus Andi Wijaya, para kepala dinas, Danyonif 143/Tri Wira Eka Jaya, para camat, dan tokoh masyarakat Kotaagung.

Danrem Gatam Kol. Inf. Hadi Basuki mengatakan serah terima hal biasa dilakukan di TNI. "Melanjutkan apa yang sudah berhasil dicapai oleh pejabat sebelumnya dan berupaya lebih agar Kodim 0424 menjadi semakin baik lagi," katanya.

Letkol Inf Hista Soleh Harahap menjabat Dandim Tanggamus sejak 23 April 2016. Sebelumnya ia Danyon 141/Muara Enim, Sumatera Selatan dan kini mengemban tugas di staf operasi TNI AD sebagai Pabandya III Latihan gabungan staf Paban II staf operasi AD

AFNAN HERMAWAN

Permohonan maaf tersebut ia sampaikan di hadapan massa Nahdiyin yang menggelar istighosah di halaman Kantor Bupati Lampung Selatan pada Rabu siang. Ia meminta maaf setelah mengadakan pertemuan dengan para kiai dan pengurus NU Lampung.

Zainudin Hasan mengatakan ia sebenarnya berniat langsung menemui Ketua PBNU KH SaidAqil Sirad, tetapi karena sedang ke luar negeri, ia akan menemuinya di kemudian hari dan  berencana mengundangnya ke Lampung Selatan.

Sejam sebelumnya, Ketua NU Lampung Selatan KH Nur Mahfudz, mewakili massa, menyampaikan sembilan tuntutan kepada  Zainudin Hasan. Mereka membacakannya dalam aksi dan ditandatangani Ketua PC NU Lampung Selatan bersama Ketua Tanfidz, H Mahfud , dan Kiayi Muhajir Ahmad.

GELLY

Truk Freezer pengangkut daging dari Jakarta terguling di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat Rabu, pukul 04.00 sore. Kendaraan yang bertujuan ke Bengkulu itu masuk ke dalam jurang sedalam 15 mete,r karena menghindari tabrakan dengan sebuah mobil dari Liwa ke Bandarlampung.

Sopir Truk Karyo mengatakan ia belum terbiasa melewati jalan lewat Liwa. "Jalannya terlalu sempit," katanya.

Tidak ada korban dalam kecelakaan itu. Namun dari Rabu sore hingga Kamis Dinihari, lalu lintas macet. Saat truk diangkat pada pukul 21.30 WIB, arus menjadi berhenti toal dan baru lancar pukul 02.00.

Tidak ada petugas di jalanan yang macet dan truk masuk jurang itu. Namun, dengan inisiatif sendiri, sopir truk yang berkendara tanpa kenek tersebut meminta bantuan ke petugas Dinas PU.

Kebanyakan sopir truk yang lewat mempertanyakan lamanya pengerjaan jalan yang putus di Pekon Mandiri, Krui Selatan, Pesisir Barat. Kepala Tim Kementerian PU mengatakan mereka baru menargetkan pekerjaan selesai pada Jumat, 28 Oktober 2017. Tapi ia belum menjanjikan kendaraan sudah boleh melewatinya.

ROBERT ARIESTA

Dalam temu pers di Mesuji, Rabu, 25 Oktober 2017, Kapolres AKBP Prianto Teguh Nugroho mengatakan senjata api tersebut dibeli oleh warga dengan harga dari Rp700 ribu hingga Rp3 juta.

"Masyarakat banyak beralasan jika memiliki senpi hanya sekedar untuk menjaga diri. Bahkan hingga detik ini masih ada yang beralasan memiliki senpi untuk menjaga diri," kata AKBP Prianto Teguh Nugroho.

Menurut Kapolres, warga menyerahkan senjata api miliknya dengan sukarela. Ia mensinyalir masih banyak penduduk yang memilikinya. Ia meminta kepada masyarakat untuk menyerahkannya kepada petugas kepolisian terdekat atau langsung ke Kantor Polres.

RAHARDJA

Menteri menyatakan hal itu usai mengikuti Rapat Kerja Nasional I Ikatan Doktet Indonesia Tahun 2017 yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bandarlampung pada Rabu, 25 Oktober 2017.

Menkes melihat soal TKS tidak perlu dipersoalkan karena merupakan “kemauan” sumber daya manusianya.  Namun, karena jumlahnya terus membludak, Departemen Kesehatan menyalurkan 370 di antaranya ke daerah terpencil.  “Mau kok mereka.... Gajinya juga jauh lebih besar... Kalau perawat gajinya sekitar Rp6,2 juta....dokternya Rp11 jutaan,” ujarnya.

Nila Djuwita F. Moeloek juga mengatakan, untuk mengawasi kinerja dokter, Pemerintah membentuk badan pengawas yang mengontrol perihal dokter dan dunia kesehatan di Indonesia.

Dalam seminar tersebut,  Menteri Kesehatan meminta seluruh fakultas kedokteran di Indonesia untuk memperhatikan kualitas, dengan menggunakan kendali mutu terhadap para lulusan dokter.

Khusus Rapat Kerja Nasional  Ikatan Dokter Indonesia  pada Tahun2017, Nila menyetujui keinginan IDI mengubah AD ART.  “Penyempurnaan AD ART sih sebenarnya. Tapi kami pun mengingatkan masalah – masalah tenaga kerja kesehatan ini sangat pelik,” katanya.

Soal  Jaminan Kesahatan Masyarakat (JKM), Nila menilai sudah baik. Namun ia mengakui masih terjadi ketimpangan  dengan daerah, karena persoalan akses  atau kondisi  wilayah yang  berbeda. “Makanya kami lebih cenderung menguatkan puskesmas,  sehingga masyarakat bisa dengan mudah terakses.  Dan IDI harus bisa parallel mengikuti, dokter harus ada di puskesmas, yang spesialis di rumah sakit,” katanya.

LIA DAMAYANTI

Dalam waktu yang sama, juga selepas zuhur, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan membuat pernyataan. Ia kembali menyatakan permohonan maaf atas kekhilafannya menyinggung Ketua PBNU KH Said Aqil Sirad dalam pidatonya pada Hari Santri, Minggu, 22 Oktober 2017.

Ketua PC NU Lampung Selatan Mahfudz, lewat telepon, mengatakan kaum Nahdiyin selalu memaafkan siapa pun. Namun permintaan maaf dari Zainudin Hasan baru disampaikan lewat surat elektronik .  Mereka belum menerimanya secara langsung.

 “Itu sebabnya aksi tetap kita gelar, dengan pembacaan sembilan tuntutan,  yang harus dipenuhi olehnya (Zainudin Hasan), ” kata Mahfudz.

Bagaimana soal proses hukum yang sudah diajukan ke Polda Lampung pada Selasa 24 Oktober 2017? “Itu ranahnya PW NU mas, tetapi proses hukum akan tetap berjalan karena sudah dilaporkan,” ujarnya.

Pidato Zainuddin  pada Hari Santri, Minggu 22 Oktober 2017, yang menyebut-nyebut Ketua PB NU KH Said Aqil Sirad,  menyulut reaksi warga dan pengurus NU Lampung pada Senin, 23 Oktober 2017.  Pengurus Cabang Lampung Selatan mengadakan rapat di Kalianda. Mereka berencana menduduki Kantor Bupati.

Sore harinya, Forum Muda Nahdiyin mendatangi Kantor Bupati. Setelah berorasi, mereka menduduki Kantor Pemerintah Lampung Selatan itu hingga Selasa Dinihari, 24 Oktober 2017.

Selasa Siang, sekitar pukul 11.45,  ratusan orang  kaum muda, yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Penegak Kehormatan Nahdlatul Ulama (FPK NU), Front Muda Nahdliyin, dan Pemuda Banser Lampung, menggelar aksi di depan Mapolda Lampung. Mereka meminta Polda Lampung memproses secara hukum dan menangkap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dengan dakwaan menghina Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Selepas Ashar, sekitar pukul 16.00, belasan ribu Nahdiyin masih memenuhi Kantor Bupati Lampung Selatan.  Zainudin Hasan, tampaknya, mengundang para kiai sepuh, untuk membicarakan proses damai.

GELLY

Dalam surat tidak bertanggal  itu, Zainudin melatarbelakangi permohonan maafnya. Ia merasa tidak menebar kebencian dan menyinggung Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj atas pidatonya pada Hari Santri di Kalianda, Minggu, 22 Oktober 2017.

Surat tersebut juga tidak memakai atribut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Juga nihil alamat pembuatan surat. Bubuhan tanda tangan sama dengan yang sering dipakai Zainudin selama ini.

Pidato Zainuddin menyulut reaksi warga dan pengurus NU Lampung pada Senin, 23 Oktober 2017.  Pengurus Cabang Lampung Selatan mengadakan rapat di Kalianda. Mereka berencana menduduki Kantor Bupati.

Sore harinya, Forum Muda Nahdiyin mendatangi Kantor Bupati. Setelah berorasi, mereka menduduki Kantor Pemerintah Lampung Selatan itu hingga Selasa Dinihari, 24 Oktober 2017.

Selasa Siang, sekitar pukul 11.45,  ratusan orang  kaum muda, yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Penegak Kehormatan Nahdlatul Ulama (FPK NU), Front Muda Nahdliyin, dan Pemuda Banser Lampung, menggelar aksi di depan Mapolda Lampung.

Mereka meminta Polda Lampung segera memproses secara hukum dan menangkap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dengan dakwaan menghina Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. 

Gelly

Ikrar tersebut dibacakan oleh Sekretaris DPC Gerindra Pringsewu Najarudi dan pengurus anak cabang lainnya Sudiono. Selain didengar oleh para pengurus Cabang, hadir dalam acara tersebut Ketua DPD GunadiIbrahim, Sekretaris Patimura, dan Ketua DPD H. Reza Berawi, SH.

Selepas acara, Gunadi Ibrahim mengatakan Pringsewu merupakan kabupaten ketiga yang mengusulkannya mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung pada Pilkada Tahun 2018. Dua Kabupaten dan satu kota sudah terlebih dulu menyatakan ikrar.

Menurut Gunadi, yang penting bagi Gerinda adalah mengajukan calon dari partai sendiri. Soal menjadi gubernur atau wakil gubernur, hal itu merupakan strategi dan pertimbangan segenap unsur Partai Gerindra.

Selain soal calon gubernur, silaturahmi dan konsolidasi, Gerindra  juga membahas berbagai persyaratan kader,  yang hendak mencalonkan diri menjadi anggita legislatif pada Pemilihan Umum mendatang. 

Sekretaris DPD Patimura mengintruksikan kepada kader Gerindra yang hendak mencalonkan menjadi anggota legislatif, untuk membentuk tim pemenangan di tingkat desa, yang jumlah timnya per desa 20 orang.

Patimura mengatakan, seluruh tim pemenangan di DPC di setiap desa akan memperoleh KTA dari DPD Lampung. Ia meminta calon legislatif sudah mlaporkannya pada 18 November mendatang.

EPRIZAL

Selama ini warga kedua dusun tersebut tidak bisa maksimal menikmati listrik PLN karena sambungan rumah (SR) tanpa pengaturan tegangan menengah dan trafo yang standar.

“Meskipun desa tertinggal, tegangan listrik di rumah warga sudah ideal. Bahkan, kabarnya, ada yang melewati 220 Volt,” kata Ketua Panitia Listrik Ecep Hasanudin. Ia didampingi Kepala Pekon Wai Pring Wahyudi pada Senin, 23 Oktober 2017.

Menurut Ecep, mereka berhasil memperoleh jaringan listrik tersebut dengan swadaya dan fasilitas APLN Tahun Anggaran 2017. Panjang kabel yang dibangun 5.150 meter, jumlah tiang 12 meter 102 batang dan 90 buah untuk 9 meter.

“Trafo yang dibangun tiga buah. Dua 100 KVA dan satu 50 KVA. Seluruhnya dibangun dalam waktu dia minggu,” katanya.

Ecep mengatakan PLN masih mengatur koneksi jaringan. Namun, umumnya  warga dusun sudah menikmati hasil swadaya tersebut.

AFNAN HERMAWAN

Selain berdialog dengan masyarakat Gayor Sakti, Bambang Suriadi juga memberikan bantuan 100 sak semen dan Sumarsono menyumbang 7000 bata merah kepada Pesantren Nurul Qodiri, yang berlokasi di desa tersebut.

Dihadiri oleh warga dan komponen partai kecamatan, Bambang memulai pembangunan Pesantren Nurul Qodiri, dengan peletakan batu pertama di lokasi tempat pendidikan agama Islam yang selama ini belum permanen itu.

Ustad Muslih,  pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qodiri, pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih atas bantuan anggota DPRD Lampung dan Lampung Tengah. Dengan meningkatnya jumlah santri, mereka membutuhkan ruang baru untuk tempat  pendidikan santri.

SIGIT S

Rahwoyo mengatakan hal itu, Senin, 23 Oktober 2017 di DPRD Pringsewu. “Kita akan memanggil dinas Lingkungan Hidup, mempertanyakan banyaknya pot bunga rusak. Kita akan meminta mereka menginvetarisir dan segera memperbaiki, demi kenyamanan dan keindahan Kota Pringsewu,” katanya.

Menurut catatan Lampung TV, rencana anggaran atas nama tanaman dan bunga pada Tahun 2017 tidak sampai miliaran di Pringsewu. Jumlahnya sekitar Rp203 juta, tetapi belum tentu untuk bunga di pot karena mata anggarannya berbunyi  Belanja Bibit dan Penanaman Rp103 juta,  Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp60 Juta, dan Belanja Pengadaan Peralatan Komposter Rp40 Juta.

EPRIZAL

Menurut Wakil Rakyat dari Dapil III Tanggamus itu, selama ini mereka sudah berupaya menjembatani warga untuk mengadukan soal jalan rusak kepada pihak eksekutif, tetapi realisasinya hanya janji.

“Budaya-budaya seperti ini, di era bupati yang baru,  atau yang sekarang, kita akan coba perjuangkan tidak janji-janji kosong,” katanya, Senin, 24 Oktober 2017 saat ditemui di rumahnya usai olahraga pagi.

Fakhruddin  tidak menyebut siapa yang dimaksud dengan “bupati baru”. Sejumlah calon yang mulai pamer foto di Tanggamus tampak masih didominasi wajah lama. 

Aktif sejak tahun 2014, madrasah berdiri karena tiadanya tempat pendidikan agama bagi anak-anak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. 

Warga lalu bergotong royong mengumpulkan kayu-kayu tambalan untuk mendirikan madrasah, yang kini bernama Nurul Inayah itu. Karena dibangun apa adanya, setiap hujan tiba, para santri bubar. Atap bocor di sana sini.

Ada dua orang ustad yang mengajar di sana: Ustad Juweri dan Farzan Ajilan. Mereka memahami betul kondisi keuangan warga  sekitar.

Namun, mereka mengetahui betul bahwa sekolah tingkat dasar saat ini dibiayai oleh Pemerintah, baik lewat Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama. Tetapi berkali-kali menyurati kantornya di Bandarlampung dan Kotaagung, bantuan tak kunjung tiba.

Ustad Juweri melihat minat anak-anak di Pekon Banjar Manis cukup besar untuk pendidikan agama. Dalam satu atau dua tahun ke depan, jumlah santri di sana bisa menjadi ratusan orang.

Ia berharap Pemerintah membantu kelayakan tempat pendidikan di madrasah tersebut. “Kami bukan meminta bantuan, tetapi mengingatkan Pemerintah  yang sudah menetapkan pendidikan gratis bagi pendidikan dasar,” katanya.

MAULANA  AS

Rapat tersebut dihadiri 33 anggota DPRD, para kepala dinas dan lembaga Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bupati dan Ketua juga menyepakati Raperda RPJMD untuk Tahun 2017 sampai Tahun 2022

Setelah mendengar pemandangan umum dari seluruh fraksi, nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Hi. Sujadi dan Ketua DPRD Ilyasa, yang disaksikan  Wakil Ketua  Sagang Nainggolan dan Stiyono, Sekretaris Budi Hariyanto dan  Badan anggaran Anton Subagio SH.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 mencapai Rp1,23 triliun.

EFRIZAL

Unjuk rasa masih berlangsung hingga Senin malam. Para mahasiswa berkumpul di depan Kantor Pemerintah Kabupaten dengan berbagai acara keagamaan.   Adapun Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, hingga pukul 20.30 tidak menampakkan diri. 

Een Riansyah, korlap Front Muda Nahdiyin, mengatakan Zainudin Hasan tidak pantas mengucapkan hal tersebut dan menghina Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU).

Apalagi,  menurut Een Riansyah, Bupati Lampung Selatan ingin menurunkan Ketua PB NU. "Akan membiayai para santri, yang hadir pada acara hari santri tersebut, dan mengakomodasi untuk menurunkan Ketua Umum PB NU, sangatlah tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin, apalagi mencampuri urusan rumah tangga organisasi NU," katanya.

Kaum muda Nahdiyin meminta Zainudin Hasan meminta maaf kepada warga NU dan Ketua Umum PB NU. "Kami minta Bupati Lamsel meminta maaf kepada warga nahdiyin, dan akan kami antar ke PB NU untuk meminta maaf secara langsung, kami akan membiayainya, bahkan satu keluarganya, biar sekalian jalan-jalan," ujar Een dalam orasinya.

Sebelumnya, para tokoh NU mengadakan pertemuan membahas ucapan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Mereka menilai Zainudin Hasan melecehkan Ketua NU atas dasar sumber youtube dan medsos dan tidak pernah melakukan konfirmasi.

Pertemuan yang dihadiri oleh puluhan warga NU, terutama kaum muda, berlangsung Senin pagi dan siang. Tampak juga di sana Wakapolres Lampung Selatan Ketut Suryana.

Usai acara tersebut, Sekretaris NU Lampung Selatan Hasanudin mengatakan, karena berbicara di depan forum umum, bahkan pada Hari Santri, pernyataan Bupati Lampung Selatan, yang melecehkan Nahdlatul Ulama dan menginginkan Ketua PB NU harus diganti, segera mendapat respon dari umat, terutama kaum muda.

Ketua NU Lampung Selatan Mahfudz mengatakan ucapan Zainudin Hasan bukan kali itu saja dan sudah sering dilontarkan di depan khalayak, bahkan di hadapan anak-anak, yang belum tentu mengetahui duduk persoalan.

GELLY 

Tiba sekitar pukul 08.30 di Kantor Walikota, massa menggelar zikir dan doa bersama di depan pintu gerbang Kantor Pemerintah Kota itu. Mereka tidak bisa masuk karena akses ke dalam tertutup. 

Dari atas mobil orasi, Ketua HPKLM Kota Metro Azwan, yang memimpin aksi berteriak: "Kami memohon petugas dapat membukakan pintu. Sebenarnya kami tidak mau aksi ini. Tapi ini kami lakukan karna Pak Walikota yang telah menzolimi masyarakat. Pak wali kota sebagai kepalanya masyarakat Kota Metro, kenapa Pak Walikota harus takut.’

Satu setengah jam kemudian, Walikota Metro Pairin, dengan dikawal ketat polisi anti huru hara, mendatangi massa. Karena tidak puas, para pedagang kaki lima membakar “Baju Paidjo” , seragam yang digunakan saat Pairin kampanye Pilkada. 

Walikota Metro Pairin akhirnya tidak sempat memberikan jawaban atas tuntuntan para pedagang kaki lima. Massa mengancam akan menduduki Kantor Pemerintahan itu satu bulan jika terus digusur dan tidak diperbolehkan berjualan di Pasar Kopindo, Cenderawasih, Nuban, dan Terminal.

Sekitar pukul 10.30, ribuan massa bergerak ke kantor DPRD Kota Metro. Hingga siang hari mereka tidak diterima seorang wakil rakyat pun di sana. Beberapa jam kemudian,  Ketua DPRD Anna Morinda  baru muncul.

Menurut politisi PDIP, partai yang dulu mengaku wakil wong cilik itu, DPRD sudah menerima surat dari pedagang kaki lima pada dua hari yang lalu. Namun saat ini mereka dalam saat reses.

Pedagang kaki lima meminta DPRD menyikapi tiga tuntutan mereka: (1) Menolak penggusuran Pasar Kopindo, Cendrawasih, Nuban,  dan Terminal. ( 2)  Menuntut  Pemkot Metro meninjau ulang perjanjian dengan pengembang,  (3) Mendesak DPRD membentuk pansus tentang Pasar Kopindo, Pasar Nuban, dan Terminal.

TOMI CHANDRA

Lampung TV menjadi tertarik keliling sebagian Pringsewu, Minggu, 22 Oktober 2017. Sebagai rakyat kecil, Sumarni mungkin berbicara iseng atau sudah lama memperhatikan. Ternyata banyak pot di Pringsewu, tetapi tanpa bunga.

Di kawasan yang ramai, pot-pot bunga malah sudah menjadi tempat sampah. Karena tanpa bunga, maka puntung rokok dan apa saja masuk ke dalamnya. Sejumlah pot di sekitar pendopo bahkan pecah dan hancur.

Menurut catatan Lampung TV, rencana anggaran atas nama tanaman dan bunga pada Tahun 2017 tidak sampai miliaran di Pringsewu. Jumlahnya sekitar Rp203 juta, tetapi belum tentu untuk bunga di pot karena mata anggarannya berbunyi  Belanja Bibit dan Penanaman Rp103 juta,  Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp60 Juta, dan Belanja Pengadaan Peralatan Komposter Rp40 Juta.

Pada Tahun 2016, rencana anggaran untuk perihal taman berjumlah Rp630 juta, mulai dari Pemeliharaan Taman Rp103 Juta, Belanja Bahan/Bibit Tanaman Hias Rp50 Juta, Belanja Pengadaan dan Penanaman Pohon Agroferinsik Rp400 Juta, dan Pembuatan Guly Plug Rp78,6 Juta.

Rencana anggaran pada Tahun 2016 tersebut di luar Rehabilitasi / Pemeliharaan Tugu Gajah Rp50 Juta, Rehabilitasi / Pemeliharaan Tugu Latsida, Tugu Bambu, Tugu Pemuda Rp75 Juta, dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Tugu Selamat Datang Rp100 Juta.

Di Tahun 2015,rencana anggaran untuk hal-hal taman Rp495 juta. Mulai dari Pembuatan Taman Jalur 2 Pemda Rp150 Juta, Rehabilitasi / Pemeliharaan Taman Rp91 Juta, Pengadaan Bibit dan Penanaman Rp160 Juta,  Belanja Bibit dan Penanaman Rp49 Juta, Belanja Bibit dan Tanaman Rp45 Juta.

Jumlah rencana anggaran Pada Tahun 2015 lebih banyak dari Tahun 2016, jika termasuk  Pembangunan Rest Area dan Outlet UKM (Tahap IV) Rp1,5 Miliar,  Pembuatan RTH Kec, Gadingrejo Tahap II Rp450 Juta, Pembangunan Tugu Minapolitan Rp225 Juta,  Penataan Ornamen Lampung Tersebar  Rp 200 Juta,  Rehabilitasi dan Penataan Ornamen Lampung di Tugu Bambu Pringsewu Rp150 Juta dan Pembangunan Rest Area dan Outlet UKM (Tahap IV) (Pembangunan Instalasi Jaringan Listrik Rest Area) Rp100 Juta.

EPRIZAL