KRUI (28/11/2020) – Pesisir Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). Penghargaan ini merupakan pertama kali dalam sejarah tujuh tahun berdirinya daerah otonomi baru.Predikat WTP menunjukkan laporan keuangan memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian ini meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penghargaan WTP diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa Ma’aruf kepada Penjabar Bupati Achmad Chrisna Putra di Ruang Batu Gughi Setda Pesisir Barat, Selasa 24 November 2020.
Penyerahan penghargaan WTP dibarengi kabar penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2020. Pencairan dana desa wajib memenuhi persyaratan paling lambat 14 Desember 2020.
Penjabat Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra berterima kasih kepada BPK, KPPN Liwa, dan OPD atas pencapaian WTP. Predikat WTP merupakan penghargaan pertama sejak tujuh tahun Pesisir Barat menjadi daerah otonomi baru. Prestasi tersebut membanggakan pemerintah daerah.
Predikat WTP mendorong semangat seluruh aparatur pemerintah. Pencapaian tersebut wajib dipertahankan dengan kerja keras dan tata kelola pemerintahan yang baik.
RIKI PRATAMA
0 comments:
Posting Komentar