KALIANDA (4/2/2020) – Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan melouncing hari aspirasi di aula NBR Kalianda, Senin, 3 Februari 2020. Dalam kesempatan itu, mereka mengkritisi sejumlah program pemerintah daerah.
Salah satu yang dikritisi adalah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Lampung Selatan banyak yang bermasalah atau mangkrak. Menurut Anggota DPRD Lampung Selatan, Dede Suhendar, Anggaran BUMDes yang dialokasikan melalui Dana Desa diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat yang menjadi pendapatan asli desa.
Kenyataannya, sebesar 40% pengelolaan BUMDes di Lampung Selatan tidak terealisasi akibat kurangnya pembinaan pemerintah dalam pengelolaan fungsi pengawasan.
Selain lemahnya pengawasan, kata dia, pembentukan BUMDes tidak melalui kajian sesuai dengan potensi desa sehingga membuat usaha yang dikelola tidak berjalan.
Ketua Fraksi PKS Lampung Selatan Bowo Edi Anggoro mengatakan pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2019 lalu dinilai buruk, pasalnya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan. Dia berharap kedepan akan semakin baik dan serius dalam membangun Lampung Selatan.
GELLY
0 comments:
Posting Komentar