Sebab, Dinas Perumahan dan Pemukiman DPRD Lampung Selatan meminta tambahan anggaran sebesar Rp5 miliar pada anggaran perubahan untuk membayar listrik beserta tunggakannya lebih dari Rp.3 miliar.
Anggota Komisi III, Benny Raharjo, mengungkapkan bahwa mereka akan membawa anggaran perubahan tersebut ke tinggkat badan anggaran dan akan diputuskan di sana. Tidak menutup kemungkinan ada pengurangan anggaran maupun program.
Yanny Munawarty, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PLN sempat terputus. Saat ini sudah lebih membaik. Pihaknya berharap usulan disetujui agar bisa untuk membayar seluruh tunggakan, khususnya masalah listrik.
GELLY
0 comments:
Posting Komentar