Berunsur aparatur desa, BPD, RT, Linmas, dan LPM dari sejumlah kecamatan, unjuk rasa dimulai pukul 10.00 pagi. Karena hingga pukul 14.30 tidak ditemui Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, mereka membubarkan diri, dan berencana datang lagi dengan jumlah peserta lebih banyak.
Koordinator aksi Ibrahim Restu Saka mengatakan mereka datang karena Bupati tidak mengindahkan perintah Irjen Kemendagri untuk membayar gaji dan insentif operastor desa 8 bulan secara penuh. Dawam Raharjo hanya membayar 1 triwulan dan berencana melunasinya pada Tahun 2023.
Ibrahim mengatakan gaji operator desa berasal dari Pemerintah Pusat dan sudah ditransfer ke Pemerintah Kabupaten. Sesuai Perbup Nomor 2 Tahun 2022, Pemkab seharusnya membayar penuh gaji dan intensif, tidak menundanya ke Tahun 2023.
Pengunjuk rasa juga mencium rencana Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo akan merevisi Perbup Nomor 2 Tahun 2022 tentang gaji dan insentif aparatur Pemerintahan Desa, mulai dari aparatur desa, BPD, RT, Linmas, dan LPM.
Jika Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo terus mempermainkan gaji aparatur pemerintahan desa, Ibrahim mengatakan Aliansi akan menggalang seluruh operator desa berhenti bekerja dan tidak menyukseskan Pemilu Tahun 2024.
Seperti tidak ingin menemui aparatur desa, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo baru tiba di Kantor Pemkab setelah pengunjuk rasa bubar.
Dawam Raharjo mengatakan ia merasa sudah menganggarkan gaji dan insetif aparatur desa sesuai arahan Irjen Kemendagri, 10 persen dari Siltap.
Soal jumlah anggaran belum bisa membayar seluruh gaji dan insetif aparatur desa, Dawam Raharjo mengatakan Irjen Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten.
FAHROZI NAZAM
0 comments:
Posting Komentar