Tenaga honorer mengawali unjuk rasa dengan berjalan kaki dari titik kumpul halaman Gedung Lamban Pancasila menuju Kantor Bupati Lampung Barat. Gabungan honorer pendidikan, kesehatan dan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) meminta Pemkab Lampung Barat mendengarkan aspirasinya.
Honorer membawa banner bertuliskan tuntutan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu tanpa drama paruh waktu. Honorer juga menulis permintaan jangan disakiti bahkan usut tuntas honorer siluman. Suasana aksi berlangsung riuh dan penyampaian aspirasi penuh semangat.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Lampung Barat Asnadinata bersama ratusan tenaga honorer berdiri di halaman kantor bupati dengan harapan adanya solusi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar tenaga honorer diberikan ruang berdiskusi untuk pengangkatan menajdi PPPK penuh waktu.
Orasi Daman Wardana menyampaikan aspirasi honorer berisi empat tuntutan yaitu pengangkatan PPPK penuh waktu, tranparansi verifikasi data honorer, tidak ada pengangkatan CPNS sebelum pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu sesuai database BKN, dan kunci database non ASN BKN.
Beberapa saat orasi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lampung Barat Wasis Sembiring bersama anggota DPRD Bambang Kusmanto, sekretaris BKD dan beberapa kepala OPD menemui pengunjuk rasa.
Wasisno Sembiring mengajak perwakilan tenaga honorer berdiskusi di Ruang Pesagi untuk mencari solusi dan mendengarkan keluhan para honorer. Terkait tuntutan pengangkatan PPPK penuh waktu, Wasino menuturkan pemerintah berkomitmen mengusulkan penyesuaian formasi kepada Pemerintah Pusat dengan tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Karena anggaran PPPK memang dibebankan kepada APBD. Kemampuan APBD Lampung Barat tidak bisa mencukupi seluruh biaya jika semua tenaga honorer diangkat serentak. Pemerintah daerah akan mengusulkan anggaran PPPK dibebankan sepenuhnya ke APBN.
LILIANA PARAMITA
Posting Komentar