Benny Raharjo, wakil ketua II,  menegaskan kembali terkait penambahan anggaran Dinas Pariwisata tidak relevan dengan PAD . Realisasi PAD hanya kisaran puluhan juta. Padahal pembiayaan atau anggaran yang dikeluarkan mencapai miliaran rupiah.

Politisi asal Jatiagung ini mengusulkan pengelolaan sumber PAD seperti Way Belerang dan penginapan di Pulau Sebesi diserahkan ke desa atau bumdes  agar kekurangan dan kerusakan sarpras terutama penginapan dapat diatasi tanpa  menunggu anggaran Pemkab Lampung Selatan.