Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris DPD Golkar Pesisir Barat Rizki Putra mewakili Ketua DPD Argento Ari Kesuma. Golkar meminta Pemkab Pesibar segera menyelesaikan persoalan tunggakan hutang beberapa tahun kepada beberapa pihak ketiga.

Tunggakan hutang dinilai cukup berpengaruh terhadap stabilitas keuangan Pemkab Pesisir Barat. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat investasi oleh pihak ketiga dalam pembangunan daerah.

Selain menolak rancangan kebijakan anggaran, Golkar Pesibar juga mendesak pemerintah membatalkan kontrak pembangunan Gedung Kelurahan Pasar Krui. Desakan pembatalan kontrak pembangunan kantor kelurahan karena cacat administrasi akibat perencanaan tidak matang terkait penyediaan lahan pembangunan.

Sikap tegas tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat DPD Partai Golkar Pesisir Barat, Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah,  Kamis 3 September 2026.

Partai berlambang pohon beringin dengan tiga kursi legislatif itu menjadi partai politik pertama di Bumi Sai Batin dan Ulama yang resmi menyampaikan pernyataan sikap. 

DPD Golkar Pesisir Barat memastikan selalu mengkritisi dan terus mengontrol kebijakan-kebijakan Pemkab Pesibar selama kebijakan dimaksud tidak efektif, tidak efisien, dan tidak pro rakyat.