Sorotan itu disampaikan usai rapat dengan Bappenas di Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025. Aprozi Alam menyampaikan kendala utama kepemilikan kantor KUA adalah keterbatasan anggaran.
Politisi Partai Golkar dari Dapil Lampung 2 itu menegaskan KUA memiliki peran vital dalam pelayanan keagamaan sehingga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia berkomitmen memperjuangkan anggaran pembangunan KUA permanen agar pelayanan masyarakat lebih optimal.
Aprozi Alam juga menyoroti proses rekrutmen pegawai Badan Penyelenggara Haji (BPH). Rekrutmen harus lebih transparan dan akuntabel agar menghasilkan tenaga kerja lebih profesional di tingkat daerah maupun pusat.
Ia mendorong Kementerian Agama dan pihak terkait untuk memastikan proses seleksi BPH berjalan profesional, tanpa kepentingan tertentu.
Dengan berbagai permasalahan ini, Aprozi Alam akan terus mendorong pemerintah pusat lebih serius memperhatikan pembangunan KUA serta peningkatan kualitas SDM di sektor pelayanan keagamaan.
ASRORI
Posting Komentar