Di hadapan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Mirzani Djausal mengungkap minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun realisasi anggaran masih bergantung dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.

Gubernur Lampung juga menyoroti belum adanya kontribusi nyata perusahaan besar seperti Sinarmas dan pengelola Pelabuhan Bakauheni terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, PT Pelindo hanya berurusan secara administratif tanpa kontribusi langsung ke daerah.

Ia menyebut tambang batubara Bukit Asam yang beroperasi di Panjang, Bandarlampung, hingga kini belum memberikan kontribusi selain dana CSR.

Rapat dengar pendapat diikuti 13 gubernur dari perwakilan wali kota dengan agenda pembahasan dana transfer pusat, penguatan Bumdes, pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD) hingga sistem kepegawaian daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap masukan dalam forum ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, demi mendorong pembangunan daerah lebih merata dan berkelanjutan.