Aksi massa petani dimulai pukul 11.00 WIB. Mereka disambut barikade kawat berduri dan penjagaan ketat aparat keamanan. Massa berorasi sambil membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan terkait sempitnya lahan garapan hingga penguasaan tanah oleh oligarki di Lampung.

Perwakilan Aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, Agus Triono, menyampaikan banyak petani hanya memiliki lahan garapan sempit dan bahkan kurang dari setengah hektar dari warisan turun-temurun. Tanah di Lampung sangat luas tetapi dikuasai oligarki.

Demi kesejahteraaan petani, massa Aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung meminta meminta lahan hak guna usaha (HGU) diserahkan kepada petani begitu masa sewa selesai.

Massa juga menuntut stabilisasi harga hasil panen, penghentian impor pangan, dan kemudahan akses permodalan bagi petani. Petani mengingkan pemerintah memeprbesar subsidi alat mesin pertanian (alsintan) dan pemberian sanksi kepada pengusaha yang mencari keuntungan dengan menekan petani.

Setelah berorasi 15 menit, perwakilan demonstran diterima audiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama sekda dan sejumlah pejabat Pemprov Lampung.

Dalam pertemuan sekitar dua jam, Wakil Gubernur Jihan menyatakan siap membentuk Tim Fasilitasi Konflik Agraria di Lampung dengan fokus mengakomodasi persoalan lahan. Pembentukan tim ini menjadi langkah konkret Pemprov untuk mendampingi masyarakat.