Komitmen itu disampaikan dalam Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Balai Taman Nasional Way Kambas, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Sabtu 24 Januari 2026.

Dialog dihadiri Panglima Kodam Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas Zaidi, dan Kabinda Lampung Suryono.

Gubernur menjelaskan dialog ini menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan warga desa penyangga TNWK yang selama puluhan tahun terdampak konflik dengan gajah liar. Masukan masyarakat menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi permanen.

Gubernur menegaskan konflik gajah dan manusia tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang 60–70 kilometer dengan karakter wilayah rawa, sungai hingga tanah keras.

Pangdam Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik, baik melalui karya bakti pembangunan infrastruktur maupun patroli bersama secara humanis.

Konflik manusia dan gajah liar TNWK kembali menelan korban jiwa. Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Darusman, tewas setelah diserang gajah liar pada 31 Desember 2025 saat berupaya menghalau kawanan gajah masuk permukiman.

Kasus tersebut menambah panjang daftar korban konflik manusia dan gajah TNWK. Dua warga tewas diserang gajah pada 2025. Yarkoni, warga Desa Tambah Dadi, Purbolinggo, Lampung Timur, meninggal dunia akibat konflik dengan gajah saat menjaga ladang pada 2022.

Pada 2016, dua warga sekitar Way Kambas juga tewas. Konflik ini juga berdampak pada satwa, dengan dua gajah bernama Dona dan Suli mati karena sakit pada 2025 serta sedikitnya 22 gajah mati akibat perburuan sepanjang 2010 hingga 2021.