Kesepakatan itu tercapai dalam mediasi dengan perwakilan warga di Balai Taman Nasional Waykambas, Selasa 13 Januari 2026. Mediasi digelar setelah ribuan warga beberapa desa di Kecamatan Labuhanratu, Braja Selebah, dan Way Jepara berunjuk rasa.

Warga menuntut pertanggungjawaban TNWK setelah Kepala Desa Braja Asri Darusman tewas diinjak gajah liar saat berusaha menghalau satwa dilindungi itu dari permukiman pada Rabu 31 Desember 2025.

Massa tergabung Aliansi Desa Penyangga Taman Nasional Waykambas long march menuju Balai TNWK sambil membawa poster berisi tuntutan penghentian konflik gajah dan manusia. Konflik ini menimbulkan kerugian harta benda, luka-luka, dan bahkan nyawa.

Konflik gajah liar dan manusia sudah berlangsung puluhan tahun tetapi Balai TNWK dianggap tidak serius dalam mencari solusi.

Perwakilan massa kemudian bermediasi dengan Balai TNWK disaksikan Kapolres Lampung Timur AKBP Hety Patmawati dan Dandim Letkol Infanteri Danang Setiaji.

Mediasi menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu Balai TNWK mulai hari ini bertanggungjawab mencegah gajah liar memasuki permukiman maupun lahan pertanian desa penyangga.

Balai TNWK juga bersedia mengganti kerugian material maupun immaterial bila terjadi kerusakan tanaman atau harta benda masyarakat akibat ulah gajah liar. TNWK bertanggung jawab memberikan kompensasi korban luka-luka, cacat tetap hingga meninggal dunia.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Balai Taman Nasional Waykambas Muhammad Zaidi dengan saksi Pemkab Lampung Timur, dan Kepala Badan Kesbangpol Syahrulsyah.

Kepala Balai TNWK Muhammad Zaidi mengatakan mulai malam ini akan menambah  personel pengamanan penanggulangan gajah liar keluar hutan dengan melibatkan personel kepolisian dan Pemkab Lampung Timur.