Menurut Darius, yang berhak menilai DPRD Lampung boros atau tidak hanya lembaga seperti BPKP, BPK, atau KPK. "Jadi rujukannya apa," ujarnya.
Catatan terboros berasal dari angka-angka yang terdapat di dalam Sirup, di mana Lampung merupakan provinsi ke-13 terbesar anggarannya di Indonesia. Jika dibuat persentase belanja masing-masing DPRD dengan APBD Pemprov, akan tampak Wakil Rakyat Lampung terbanyak belanja nomor 2 di Indonesia:
- Sumatera Utara (APBD 3, 8 Triliun) (DPRD 218,5 Miliar) Persentase 5,74%
- Lampung (APBD 3,08 Triliun) (DPRD 113, 6 Miliar) Persentase 3,68%
- Kalimantan Timur (APBD 4,3 Triliun) (DPRD 105 Miliar) Persentase 2,44%
- Jawa Timur (APBD 8,9 Triliun) (DPRD 205,6 Miliar) Persentase 2,29&
- Jawa Tengah (APBD 9,3 Triliun) (DPRD 149,9 Miliar) Persentase 1,61%
- Riau (APBD 3,6 Triliun) (DPRD 41,7 Miliar) Persentase 1,14%
- DKI Jakarta (APBD 31,6 Triliun) (DPRD 300 Miliar) Persentase 0,95&
- Papua (APBD 5, 7 Triliun) (DPRD 52 Miliar) Persentase 0,91%
- Aceh (APBD 7, 9 Triliun) (DPRD 71 Miliar) Persentase 0,90%
- Banten (APBD 4,29 Triliun) (DPRD 29,5 Miliar) Persentase 06,69%
- Jawa Barat (APBD 8,5 Triliun) (DPRD 51 Miliar) Persentase 0,60%
- Kalimantan Selatan (APBD 3,1 Triliun) (DPRD 10 Miliar) Persentase 0,32%
- Kalimantan Tengah (APBD 3,1 Triliun) (DPRD 7 Miliar) Persentase 0,23%
Imer Darius juga menganggap anggaran Rp113 miliar pada Tahun 2018 lebih banyak dperuntukkan untuk pelayanan. Sementara catatan anggaran DPRD Lampung yang diringkas sbb:
- Rapat-rapat: 47,3 miliar
- Peningkatan Kapasitas: 15,7 miliar
- Kantor dan Gedung: 12,3 miliar
- Kegiatan Reses: 11,4 miliar
- Publikasi: 6,7 miliar
- Pakaian, kendaraan, jamkes: 6,5 miliar
- Kunjungan kerja: 4,4 miliar
- Laporan-laporan: 3,4 miliar
- Jasa Tenaga Ahli: 2,1 miliar
- Sosialisasi Perda: 1,8 miliar
- Rumah Ketua: 1,2 miliar
- Aspirasi Masyarakat: 281 juta
DEDI KAPRIYANTO
Posting Komentar