Jembatan Way Bungur mangkrak sekitar 10 tahun sebagai dampak dugaan korupsi. Proyek jembatan akan dilanjutkan pemerintah pusat dengan dukungan APBN.

Pemkab Lampung Timur bersama perangkat desa serta  Desa Tanjung Tirto dan Kalipasir mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi proyek Jembatan Way Bungur di Aula LDII Tanjung Tirto, Selasa 10 Februari 2026.

Rapat ini membahas persiapan Pemkab Lampung Timur dalam mengantisipasi permasalahan dan hambatan pembangunan jembatan. Proyek ini bakal membutuhkan pembebasan lahan sesuai kebutuhan jalur jembatan.

Kepala Desa Kalipasir Joko Suprianto menegaskan tuntutan warga kepada Pemkab lampung Timur untuk mempersiapkan pembangunan jembatan tanpa alasan apapun. Rapat sempat menyinggung masalah status tanah tetapi lokasi pembangunan jembatan sah milik warga. Tanah tersebut tidak lagi masuk wilayah kehutanan sejak tahun 2022.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuriyama mengatakan rapat koordinasi dan sinkronisasi melibatkan semua dinas terkait . Pembangunan Jembatan Wau Bungur memang sudah mendesak dan dimulai secepatnya.

Rapat dihadiri bupati Lampung Timur bersama jajaran, Kepala Satker P2JN Lampung Habib Hasan, Kepala Bidang PJSA Mesuji dan Sekampung Samuel Wahyu Atmoko, Kodim, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat.