Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Romli dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Hamartoni menegaskan akan memperketat pengawasan kinerja pejabat. Jika sebelumnya evaluasi dilakukan setiap dua tahun, kini evaluasi akan dilakukan setiap enam bulan sekali.

"Jangan berlama-lama adaptasi. Segera bekerja, jalankan program, capai target, dan pelayanan harus dirasakan masyarakat," tegas Hamartoni.

Ia menekankan, evaluasi berkala itu akan menjadi tolok ukur kinerja setiap pimpinan OPD dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi program yang terukur dan berdampak nyata.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus menjadi dasar perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, Hamartoni menyebut pengisian jabatan strategis belum sepenuhnya tuntas. Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masih menunggu rekomendasi Gubernur Lampung, sementara jabatan Kepala Dinas Kesehatan masih kosong.

Berikut daftar 10 pejabat eselon II yang dilantik:

1. Maryadi – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

2. Muhammad Erwinsyah – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

3. Kasim – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.

4. Dicky Fahlevi Suudi – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Meity Zahara – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga    Kerja.

6. Adila Indriani – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

7. Dirgantara – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan    Penataan        Ruang.

8. Muhammad Husnan Tamrin, ST., MT. – Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan    Bina            Konstruksi.

9. Biantori – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

10.Hendry Dunant – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dengan evaluasi setiap enam bulan, para pejabat tersebut dituntut membuktikan kinerja melalui capaian program dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangannya, memastikan kebijakan evaluasi benar-benar berdampak pada kinerja birokrasi, bukan sekadar menjadi rutinitas administratif.