Massa menuntut aparat penegak hukum dan Inspektorat Tanggamus memeriksa anggaran dana desa dan meminta pertanggungjawaban kepala Pekon Banjar Negeri tahun 2022-2024 karena pengelolaan diduga tidak ada transparansi.

Sebanyak 72 personel Polres Tanggamus dikerahkan untuk mengawal ketat demonstrasi di Pekon Banjar Negeri. Sambil membawa spanduk, massa menyampaikan orasi berisi kritik tajam terhadap kepemimpinan Kepala Pekon Carfi Juhir. Warga menduga kepala pekon korupsi dana desa.

Ketidakpuasan warga memuncak karena menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes sewenang-wenang. Selain itu, proyek pembangunan fisik seperti enam unit gardu pos ronda di enam pedukuhan juga turut dipertanyakan.

Usai menyampaikan aspirasi di kantor pekon, massa melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju kantor camat untuk beraudiensi dengan Inspektorat. Warga mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutan audit investigasi terhadap Kepala Pekon Carfi tidak segera ditindaklanjuti.

Kepala Pekon Carfi Juhir mengaku dapat informasi intel mengenai penyampaian aspirasi masyarakat soal ketidaktransparanan anggaran dana desa. Ia mengklaim sebagai pelayan masyarakat telah menjalankan tugas sesuai aturan pemerintah.

Sementara Kabag Ops Polres Tanggamus Kompol Yoffi Kurniawan menjelaskan pengerahan 72 personel dalam mengamankan unjuk rasa warga Desa Banjar Negeri di Balai Pekon dan Kantor Kecamatan. Aksi berjalan aman dan kondusif sesuai hasil mediasi.