Juru Bicara Fraksi PKS M Akyas menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2023. Rapat berlangsung virtual meeting dari Gedung DPRD dan Aula Rajabasa Pemkab Lampung Selatan, Rabu 27 Juli 2022.
Fraksi PKS meminta pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dapat diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pokir merupakan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 Pasal 58 menyebutkan anggota DPRD bagian dari penyelenggara pemerintah daerah.
Pokir juga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 Ayat 2 dan 3 menyatakan DPRD memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kegiatan APBD.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berbenah mengingat belum idealnya perencanaan struktur keuangan daerah. APBD tahun 2023 masih didominasi belanja operasi sebesar Rp1,466 triliun atau 66,95 persen.
Perencanaan tersebut menunjukkan Pemkab Lampung Selatan masih berorientasi pada penyelanggaraan pemerintahan dan bukan pembangunan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Belanja modal hanya Rp290,566 miliar 13,26 persen dari total APBD 2023 menunjukkan kecilnya kegiatan pembangunan dan infrastruktur jalan Lampung Selatan. Karena itu Fraksi PKS menekankan perencanaan kegiatan pembangunan jalan tahun 2023 berdasarkan skala prioritas kebutuhan per desa sesuai aspirasi atau pokir anggota DPRD.
GELLY
0 comments:
Posting Komentar