Pengunjuk rasa berkendara mobil dan motor mendatangi sosialisasi perizinan perahu tangkap atau perahu bagan. Acara dihadiri Kabid Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampung A. Faisal, Kabid Perikanan Tangkap Tanggamus M. Ridwan, Ketua HNSI Tanggamus Daeng Acok, Danramil Cukuhbalak Kapten Sales Umar, dan Wakapolsek Limau Ipda Joko Wahyudi serta para nelayan.
Pengunjuk rasa mengusung poster dan berorasi tentang pembangunan TPI Tanjung Jaya. TPI dibangun dengan anggaran dana pekon atas usulan nelayan setempat. Namun, operasional TPI tidak memberikan kontribusi apapun kepada Pekon Tanjung Jaya.
David, koordinator unjuk rasa, meminta Dinas Perikanan Tanggamus dan instansi terkait menindaklanjuti aspirasi warga Tanjung Jaya. TPI dibangun berdasarkan musyawarah tingkat dusun dan pekon. Lahan TPI merupakan hasil hibah warga setempat.
Dinas Perikanan Tanggamus ternyata mengelola TPI Tanjung Jaya. Sementara Pekon Tanjung Jaya sendiri tidak memperoleh pemasukan atau kontribusi apa-apa.
Kepala Pekon Tanjung Jaya Sadiwan membenarkan pembangunan TPI atas inisiatif warga setempat dan pembiayaan dengan dana pekon. TPI otomatis merupakan aset pekon dan bukan milik Dinas Perikanan Tanggamus. Pengelolaan TPI mestinya menjadi hak pekon. Masyarakat Pekon Tanjung Jaya mengusulkan pembangunan TPI mengingat tempat pelelangan ikan lainnya tidak layak pakai.
Kabid Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampung A. Faisal menyosialisasikan perizinan perahu tangkap atau perahu bagan seiring pemberlakuan undang-undang baru atas permintaan pemerintah kabupaten. Nelayan daerah umumnya belum memahami perizinan tersebut.
Ia menanggapi orasi warga Tanjung Jaya dengan harapan Pemkab Tanggamus dapat mengayomi dan memberikan solusi terbaik. Masalah TPI Pekon Badak dan TPI Pekon Tanjung Jaya sebaiknya diselesaikan di tingkat kabupaten.
MAULANA AS
0 comments:
Posting Komentar