Unjuk rasa Hari Tani Nasional mengusung spanduk, karton, dan orasi tuntutan petani Lampung antara lain protes harga pupuk mahal, stok pupuk langka, dan harga produk pertanian makin murah. Petani makin tercekik sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Biaya transportasi dan akomodasi melonjak. Hasil kerja keras petani tidak sebanding dengan pendapatan.
Orator Dewan Rakyat Lampung juga meneriakkan terpinggirkannya petani akibat kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Pemerintah bergeming atas penolakan secara masif terhadap Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sejak 2020.
Pengunjuk rasa juga mengangkat kasus dugaan perampasan lahan seluas 10 hektar oleh mafia tanah di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan.
Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jarwadi yang mendampingi petani memperjuangkan penyelesaian konflik agraria dalam momentum Hari Tani Nasional. Sederet konflik agraria belum terselesaikan termasuk petani Sidodadi dengan PTPN 7 di Desa Malangsari.
Berikutnya konflik agraria petani Lampung Tengah dengan PT Sahang Bandarlampung, konflik petani Tulang Bawang dengan PT Sugar Group Company, dan konflik petani Tulangbawang dengan PT B N I L, konflik petani Lampung Selatan dengan PTPN 7 Unit Usaha Bergen, konflik Register 45 Mesuji, dan konflik petani dengan Register 22 Way Waya Pringsewu.
DANDI SUCIPTO
0 comments:
Posting Komentar